Dalam acara yang digelar di Pandan pada tanggal 14 Agustus 2023, Masinton Pasaribu mengungkapkan adanya intervensi yang diduga terjadi terhadap masyarakat sehingga takut datang menghadiri acara yang diselenggarakan Masinton dengan tajuk "Semarak Agustus Tapteng Baru".
Pernyataan Masinton Pasaribu yang merupakan Anggota DPR RI itu disambut dengan respons tegas dari Khairul Kiyedi Pasaribu.
"Pak Masinton bercermin dulu sebelum berbicara," ujar Khairul Kiyedi Pasaribu dalam konferensi pers di Pandan, Rabu (16/8/2023).
Menurut Khairul, masyarakat Tapanuli Tengah sudah memiliki pemahaman yang cerdas dan tahu bagaimana membedakan mana yang baik dan siapa yang telah berbuat bagi Tapanuli Tengah.
"Masyarakat Tapanuli Tengah sudah pintar dan sudah cerdas, sudah tahu mana yang berbuat mana yang tidak, mana yang punya pengaruh mana yang tidak. Jadi jangan seolah-olah masyarakat Tapanuli Tengah ini bisa diintimidasi. Masyarakat sudah maju, jangan mengkerdilkan Tapanuli Tengah ini," tegas Khairul Kiyedi.
Khairul Kiyedi juga merespons asumsi bahwa ada intervensi dari Pemerintah Daerah terhadap acara tersebut. Ia menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah bersikap netral dan tidak terlibat dalam urusan politik partai.
"Jangan seolah-olah karena Pak Masinton Pasaribu punya acara yang datang hanya sekian orang, lalu mengkait-kaitkan ada intimidasi dari Pemerintah Daerah. Pemkab Tapteng itu netral, bahkan dipimpin oleh Pj Bupati," tukasnya.
Ketua DPRD Tapteng ini juga mempertanyakan perbuatan apa yang sudah dilakukan Masinton Pasaribu untuk Kabupaten Tapanuli Tengah, selama dua periode menjabat Anggota DPR-RI.
"Ketepatan saya juga marga Pasaribu, saya lahir di Tapteng, besar di Tapteng dan hari ini menjadi Ketua DPRD Tapteng. Tentu sedikit banyaknya saya lebih tahu apa perkembangan di Tapanuli Tengah dibanding oleh Masinton Pasaribu. Jadi, jangan mengkerdilkan masyarakat Tapanuli Tengah dengan menuduh masyarakat Tapanuli Tengah itu bisa diintimidasi," ujarnya.
Khairul Kiyedi Pasaribu menegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi di mana setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.
"Artinya, siapa saja berhak untuk mengikuti kegiatan dan mengikuti Partai Politik, bahkan PNS sendiri punya hak politik untuk memilih, tetapi tidak diperbolehkan ikut berpartai politik. Dan itu harus dipahami oleh Pak Masinton," jelasnya.
Khairul Kiyedi Pasaribu mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak benar atau hasutan dari pihak tertentu.
"Saya yakin masyarakat Tapanuli Tengah ini sudah dapat melihat mana yang berbuat dan mana yang tidak," ucap Khairul Kiyedi.
